Senator DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat diwawancarai suaraumat.com di Gedung DPR/MPR RI (Foto: Gabriel  Hartanto)


Penulis: Mihardo Saputro


JAKARTA, suaraumat.com – Senator DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS
III menyebutkan bahwa radikalisme harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya.
Jika tidak maka itu akan mengancam kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa dan
juga ideologi Pancasila.

“Radikalisme sekarang ini memiliki bentuk beraneka ragam,
ada radikalisme yang membentuk camp-camp pelatihan, ada radikalisme berkedok
ekonomi, pendidikan atau bahkan birokrasi. Nah, inilah PR kita semua sebagai
warga bangsa untuk menanggulanginya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI.

“Oleh sebab itu mari kita
bangkitkan lagi toleransi dua arah, memelihara kekerabatan serta meneguhkan
nilai-nilai keagamaan kita masing-masing, dimulai dari tingkat desa. Dan yang
terpenting, anak muda jangan termakan hoax, karena berita hoax dapat
menciptakan disintegrasi bangsa,” katanya.

“Seperti kasus Papua, saya
merasa ini ada hubungannya dengan pasca pemilu 2019. Saya membaca ada
pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil dari KPU yang menetapkan Jokowi
sebagai presiden. Saya tidak percaya kasus Papua ini murni kasus yang berbau
SARA. Ini adalah urusan politik tingkat tinggi dimana mereka ingin mengadu
domba dan tujuan akhirnya ingin agar Papua lepas dari NKRI. Hal-hal seperti ini
harus kita lawan,” lanjut dia.


Ditanya mengenai
toleransi, senator muda ini turut prihatin. Pada saat bangsa ini mulai
rekonsiliasi setelah pesta hajatan politik dan pemimpin bangsa sudah memberikan
teladan yang baik, tetapi masalah toleransi kembali menjadi penghalang bagi kesatuan
bangsa.

“Maka dari itu, saya sebagai senator muda mendukung langkah-langkah
pemerintah, terutama ketegasan dari pada pihak pemerintah, baik secara politik
maupun secara hukum untuk mengeksekusi dan juga membasmi, terutama hal-hal yang
bersifat radikalisme,” kata dia.

Menyikapi intoleran yang ada di Indonesia, senator muda
wakil dari Bali ini juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan Bapak Joko
Widodo, terutama komitmen beliau untuk meningkatkan SDM atau revolusi mental. 

“Terkait
apa yang bisa disinergikan, ya kita sinergikan. Saya tidak mengklaim bahwa
semua anggota parlemen mendukung, tapi saya ‘all out’ mendukung beliau,” ujar
dia.

“Selain
itu, tentu sesuai dengan fungsi dan peran kami di parlemen, yaitu pengawasan serta
menciptakan aturan perundang-undangan, tentu kita berharap bisa memunculkan
produk perundang-undangan yang pro minoritas yang bersifat nasional dan tidak
memunculkan kepentingan satu kelompok,” ujarnya menutup pembicaraan.


About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content