February 26, 2024
Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. (Foto Retouch: Mihardo Saputro)

Penulis: Samuel L.T, S.Pd, SH,MAP.


Salah satu issu Hukum, Pendidikan
dan Agama yang dikerjakan oleh “Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional”,
adalah kasus hukum yang di alami oleh Tokoh Pendidikan sekaligus Tokoh Agama
Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th.

Dari hasil kajian dan penelusuran kami atas kasus
yang dialami oleh beliau dan STT SETIA, maka ada beberapa point yang kami
rangkumkan sebagai berikut:

1.    
STT
Arastamar (SETIA) Jakarta berdiri sejak 1987 dengan program studi Teologia dan
Pendidikan Agama Kristen (PAK/Guru Agama). Kampus STT Setia sudah memilki 21
cabang di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah terisolasi dan terpencil
seperti, Daerah Papua, NTT, Kalimantan, Nias, serta daerah Sulawesi. Jumlah
mahasiswa STT SETIA sebelum ditimpa masalah adalah 1.000 lebih, mereka tinggal
di Asrama tanpa dipungut biaya sepersen pun dan bahkan Gratis untuk Kuliahnya
serta tidak pernah ada biaya atau bantuan dari Pemerintah.
2.    Para
Alumni dari STT SETIA sudah banyak bahkan tidak kurang dari 7.000 lulusan yang
mengabdi pada Negara dengan status Aparatur Sipil Negara, guru swasta/yayasan,
penginjil, pendeta/gembala, dan juga ada yang menjadi anggota dewan di daerah
kabupaten dan provinsi.
3.   Lulusan
STT SETIA paling banyak terserap menjadi guru-guru honorer, guru-guru kontrak,
guru-guru yayasan, dan tidak sedikit yang sudah terangkat menjadi guru-guru ASN
di daerah-daerah terpencil dan pedalaman demi membantu negara mengentaskan
masyarakatknya dari buta huruf, buta tulis, buta hitung, dan buta rohani.
4.   Dari
para lulusan jurusan PAK yang banyak mengajar di daerah terpencil dan menemukan
kenyataan bahwa banyak sekolah di daerah tersebut yang tidak mempunyai guru
terutama guru-guru umum seperti guru PGSD. Untuk itu berusaha menjawab
kenyataan tersebut, pada Maret 2003 STT SETIA menambahkan program Pendidikan
Guru SD kepada lulusan PAK. Peserta didik PGSD seluruhnya adalah mahasiswa PAK.
Tidak ada penerimaan khusus untuk kelas PGSD. Pendidikan dilaksanakan sesuai
Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga kepesertaan didik PGSD diberikan
ijazah/sertifikat. Pada waktu itu masih dikenal ijazah lokal (internal).
5.   Bulan
Juli 2003 UU Sisdiknas diundangkan dengan memberikan kemudahan perizinan bagi
lembaga pendidikan formal yang sudah berdiri sebelum UU Sisdiknas diundangkan,
yaitu pada pasal 73 UU Sisdiknas, yang berbunyi: “Pemerintah atau pemerintah
daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan
formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum
memiliki izin.”
6.    
Dilaporkan
pidana bahwa tahun 2008-2009 telah menerbitkan ijazah tanpa hak yang melanggar
pasal 67 ayat 1 UU Sisdiknas. Namun laporan tersebut tidak mendasar karena ada
izin Jurusan/Prodi PAK dari Kementerian Agama, di dalamnya juga dimasukkan
unsur pendidikan umum. Sementara pendapat dari kementerian Ristekdikti melalui
serangkaian pemeriksaan serta visitasi kampus, pada tanggal 18 Agustus 2011
mengatakan bahwa ini tidak ada masalah hukum cukup diselesaikan dengan
administrasi, dibuktikan dengan surat keterangan DIKTI Surat nomor
893/C/KL/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan diberikannya Izin STKIP kepada Yayasan
SETIA (YBSI).
7.   Bahwa
Proses hukum Pidananya tetap berlanjut di Pengadilan Negri Tangerang dan telah
mengadili melalui putusan nomor: 2153/Pid.B/2015/PN.T.ng pada tanggal 08
Agustus 2016 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini
Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sehingga dinyatakan Bebas.
8.   Seiring
dengan berjalannya waktu Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., dan Ibu Ibu Erna
Simbolon kembali dilaporkan pada Pengadilan Negri Jakarta Timur dengan pokok
Perkara yang sama dan dijatuhkan Vonis 7 tahun dengan status Tahanan Kota.
9.    
Bahwa
Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya tidak dapat mengadili Perkara aquo
karena terhadap materi perkara aquo telah pernah di adili dan diputus oleh
Pengadilan Negeri Tangerang dan lebih di perkuat oleh Putusan Mahkamah Agung
sehingga seharusnya Penghadilan Negeri Jakarta Timur menolak memutuskan perkara
tersebut dengan alasan Ne Bis in Idem sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menerangkan bahwa Pemberian jaminan
perlindungan hukum bagi seseorang agar dia tidak dituntut secara berulang-ulang
oleh penegak hukum karena hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
dan Undang-Undang Dasar 1945.
10. 
Pada
bulan oktober 2018, Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. melakukan banding ke
Mahkamah Agung dan Tanggal 13 Februari 2019 dinyatakan ditolak oleh Mahkamah
Agung dengan nomor Registrasi : 3319K/PID.SUS/2018.
11. Dan
pada hari jumat tgl 2 september 2019, Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th.
dieksekusi oleh kejaksaan Negri Jakarta Timur ke Lapas Cipinang.
12. Selanjutnya
pada Tanggal 07 Oktober 2019, sidang Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah
Agung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor Perkara Pidana
Peninjauan Kembali 04/Pid/PK/2019/PN Jaktim.
KESIMPULAN AKHIR
Sebagai kesimpulan akhir bahwa tuduhan Ijazah Palsu
yang dialamatkan kepada Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., adalah bentuk Kriminalisasi
Hukum dan ketidakadilah hukum bagi seorang pejuang pendidikan anak desa dan
telah terbukti 30 an tahun mengadopsi ribuan anak-anak desa dan menstudikan
mereka sampai lulus sarjana dengan biaya kuliah gratis.
Seharusnya pemerintah melalui perangkat-perangkatnya
memberikan penghargaan kepada Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., karena
jasa-jasanya mendidik dan mengangkat derajat hidup ribuan anak-anak dari desa
selama 30 an tahun namun apa yang diterima malah divonis 7 tahun lebih dari
pada seorang kriminal teroris. Suatu ketidakadilan hukum menimpanya.
Demikianlah Ringkasan Singkat ini kami buat mengenai
kasus ketidakadilan dan kriminalisasi terhadap Pendiri STT SETIA, Pdt. Dr.
Matheus Mangentang, M.Th., semoga dapat diperhatikan dan dibantu untuk penegakkan
kebenaran dan Keadilan di negeri yang kita cintai bersama ini.
***
*Penulis adalah Ketua Umum Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content