 |
| Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat diwawancara Suaraumat.com dalam acara ‘God’s Platform Summit (GPS) 2019’ di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (8/11/2019). (Foto: Gabriel Hartanto) |
Penulis: Mihardo Saputro
JAKARTA, suaraumat.com – Untuk mendapatkan
generasi penerus bangsa yang
menjanjikan, pendidikan adalah hal yang harus diperhatikan oleh
pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, negara yang dinobatkan memiliki
pendidikan terbaik di dunia adalah Finlandia. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan
Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia
Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk
kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Apa sebenarnya yang terjadi
dengan pendidikan di Indonesia? Berikut wawancara Suaraumat.com dengan Ketua
Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie:
Bagaimana
pandangan anda mengenai sistem pendidikan di Indonesia?
Kalau
menurut saya, sistem pendidikan kita sekarang ini kualitas gurunya masih kurang.
Kemudian PR berikutnya yaitu guru dan murid punya problem intoleransi. Ini multidimensi dan gak bisa dilihat dari satu
sudut aja. Jadi bukan cuma anggaran yang kurang atau sumber dayanya kurang baik,
tapi juga intoleransi yang menurut saya sangat mengkhawatirkan karena
intoleransi ini bagaikan virus yang menyebar dengan cepat menjangkiti para
guru-guru dan muridnya. Untuk itu butuh keputusan politik yang dibacking oleh semua fraksi, apapun
partainya.
Lantas apa solusinya?
Solusi
yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan cepat adalah secara
politik, karena dunia pendidikan itu bukan hanya urusan menteri, tapi juga
urusan dari pemerintah daerah setempat. Bahwa Indonesia ini beragam, ini adalah
takdir kita dan tidak bisa ditolak. Kalau kita mau maju, kita hanya bisa maju
bersama-sama atau mundur bersama-sama.
Kalau
pemerintah di level daerah yang punya otoritas langsung kepada sekolah terus
membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif, termasuk dalam ruang lingkup
pendidikan, maka problem di dunia pendidikan kita tidak akan selesai.
Jadi
obatnya harus dari pembuat kebijakan atau regulasi dan pembuat regulasi adalah
para politisi, orang yang duduk di dewan, orang yang menjadi bupati, wali kota,
gubernur. Ini lagi-lagi multidimensi, tapi akar masalahnya adalah keputusan
politik, regulasi yang toleran yang tidak diskriminatif, karena kalau peraturan
daerah mendiskriminasikan warganya, maka diskriminasi ini akan dilembagakan
secara administratif.
generasi penerus bangsa yang
menjanjikan, pendidikan adalah hal yang harus diperhatikan oleh
pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, negara yang dinobatkan memiliki
pendidikan terbaik di dunia adalah Finlandia. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan
Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia
Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk
kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Apa sebenarnya yang terjadi
dengan pendidikan di Indonesia? Berikut wawancara Suaraumat.com dengan Ketua
Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie:
Bagaimana
pandangan anda mengenai sistem pendidikan di Indonesia?
Kalau
menurut saya, sistem pendidikan kita sekarang ini kualitas gurunya masih kurang.
Kemudian PR berikutnya yaitu guru dan murid punya problem intoleransi. Ini multidimensi dan gak bisa dilihat dari satu
sudut aja. Jadi bukan cuma anggaran yang kurang atau sumber dayanya kurang baik,
tapi juga intoleransi yang menurut saya sangat mengkhawatirkan karena
intoleransi ini bagaikan virus yang menyebar dengan cepat menjangkiti para
guru-guru dan muridnya. Untuk itu butuh keputusan politik yang dibacking oleh semua fraksi, apapun
partainya.
Lantas apa solusinya?
Solusi
yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan cepat adalah secara
politik, karena dunia pendidikan itu bukan hanya urusan menteri, tapi juga
urusan dari pemerintah daerah setempat. Bahwa Indonesia ini beragam, ini adalah
takdir kita dan tidak bisa ditolak. Kalau kita mau maju, kita hanya bisa maju
bersama-sama atau mundur bersama-sama.
Kalau
pemerintah di level daerah yang punya otoritas langsung kepada sekolah terus
membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif, termasuk dalam ruang lingkup
pendidikan, maka problem di dunia pendidikan kita tidak akan selesai.
Jadi
obatnya harus dari pembuat kebijakan atau regulasi dan pembuat regulasi adalah
para politisi, orang yang duduk di dewan, orang yang menjadi bupati, wali kota,
gubernur. Ini lagi-lagi multidimensi, tapi akar masalahnya adalah keputusan
politik, regulasi yang toleran yang tidak diskriminatif, karena kalau peraturan
daerah mendiskriminasikan warganya, maka diskriminasi ini akan dilembagakan
secara administratif.
***
Berikut video lengkap wawancara Suaraumat.com dengan Grace Natalie:
About The Author
