 |
| Sertifikasi Halal Gratis Kemenag dibuka /Dok. Kemenag |
—————
JAKARTA, SUARAUMAT.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati.
Program yang diluncurkan pada tahun 2021 ini merupakan program kerja sama antara BPJPH Kementerian Agama dengan sejumlah kementerian, lembaga, lembaga swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (20/3/2022).
Aqil mengatakan kuota 25.000 hanya digunakan untuk memfasilitasi UMK yang memenuhi persyaratan untuk membuat pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal sebagai halal-self-declare. Untuk dapat menyatakan diri, UMK harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.
“BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah kuatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai 16,5 Milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” urainya.
 |
| Logo Halal Indonesia /Dok. Kemenag |
Aqil menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasikan dengan berbagai pihak. BPJPH telah melakukan roadshow ke berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya, pada 2022, 10 juta produk halal sudah bisa bersertifikat halal.
“BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” pungkasnya.
Pewarta: Kun/Editor: Kun
About The Author
