 |
| Desain Ibu Kota Negara Nusantara. /Dok. Istimewa |
SUARAUMAT.com – Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur mendapat sorotan dari media internasional, terutama dari Eropa dan Amerika.
Salah satunya adalah Agence France-Presse (AFP), sebuah kantor berita internasional yang berada di Paris, Perancis. Pada bulan Maret lalu, AFP menerbitkan artikel berjudul “Indonesia’s President takes camping trip to site of new capital”.
Media ini menyorot banyaknya kecaman dari para pemerhati lingkungan yang memperingatkan bahwa hal itu dapat merusak ekosistem di area Kalimantan dan dapat mengganggu negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia.
Baca juga: Membangun IKN mengurangi Jawasentris, Ali Mochtar Ngabalin
Ibu kota baru Indonesia akan mencakup sekitar 56.180 hektar (216 mil persegi) di bagian timur pulau Kalimantan, yang berbagi negara dengan Malaysia dan Brunei.
Namun, disampaikan bahwa proyek ini menghadapi rintangan dengan kekhawatiran atas dampak lingkungan. Diperparah dengan mundurnya investor SoftBank Group beberapa waktu lalu.
Grup konglomerasi asal Jepang itu menarik diri dari keterlibatannya dalam proyek IKN tanpa penjelasan. Tidaknya hanya SoftBank, investor lainnya pun turut menyatakan mundur dengan kondisi akibat pembangunan IKN tersebut.
Akibat banyaknya investor yang mundur, akhirnya melalui petugas yang ditunjuk Negara ‘mengemis” kepada rakyat agar bisa membantu pembangunan IKN di Kalimantan karena APBN tidak mampu menanggung biaya pembangunan tanpa suntikan dana dari investor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah mencadangkan anggaran Rp27-30 triliun dari dalam APBN 2023 untuk pembangunan IKN Nusantara.
“Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan belanja pembangunan ibu kota negara baru yaitu Rp27-30 triliun dalam rangka membangun infrastruktur dasar,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas rancangan kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022 seperti dilaporkan Antara.
Pembangunan IKN hingga saat ini semakin menuai pro dan kontra, baik dalam segi ekonomi, politik, hingga ke persoalan lingkungan. Bahkan, rencana pembangunan IKN turut disorot oleh media internasional yang menitikberatkan pada kondisi lingkungan dan ekonomi Indonesia.
Baca juga: Sudah ditandatangani Jokowi UU-nya, pembangunan IKN bisa dimulai sekarang
“Jika perhatian luar Negeri terhadap IKN begitu tinggi, terutama persaoalan lingkungan akan membuat Negara tetangga seperti Malaysia, Brunei dan Singapura akan bereaksi. Soalnya Singapura misalnya merupakan salah satu Negara sentral ekonomi di Asia saat ini, jika banyak yang merasa akan terganggu aktivitas usaha mereka, pasti akan melakukan perlawanan dengan berbagai cara agar IKN tidak terjadi,” kata Analis dan Pemerhati masalah sosial Politik, Adi Supriadi dikutip dari akun Twitter miliknya @coachaddie.off
 |
| Adi Supriadi. /Dok. Pribadi |
Adi Supriadi menyebutkan, jika masalah lingkungan akan sangat mengundang perhatian banyak orang di luar negeri. Menurutnya, karena kalau persoalan ekonomi itu menjadi masalah dalam Negeri Indonesia, jika gara-gara IKN ekonomi Indonesia bangkrut maka bangsa Indonesia sendiri yang merasakan akibatnya.
Tetapi kalau persoalan lingkungan, semua negara akan merasakannya terlebih Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia saat ini.
“Jika APBN defisit, lalu utang terus bertambah sedangkan pembangunan IKN tidak kunjung selesai bahkan berdampak buruk secara ekonomi dan lingkungan bagi banyak negara terutama negara-negara yang memiliki investasi besar di negara tetangga yang ada di sekitar IKN, bukan tidak mungkin derita bangsa Indonesia kian bertambah karena memiliki Presiden yang tidak bijaksana,” ujar Adi Supriadi.
Editor: Kun
About The Author
