February 26, 2024

Strategi dan Konsep Khilafah Dunia Ancam Kelangsungan NKRI, Pekerjaan Besar Untuk Para Pejuang Demokrasi dan Seluruh Rakyat Indonesia
Merphin Panjaitan memperkirakan pertarungan politik kebangsaan Indonesia dan politik Khilafah akan makin terasa nyaring seiring waktu berjalan menuju Pilpres 2024. [Foto: Suaraumat.com/Kun]


SUARAUMAT.com – Konsep Khilafah
yang diusung oleh kelompok Islam radikal seperti Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) dan Hizbut Tahrir (HT) serta ormas lainnya yang saling berafiliasi sangat bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Bahkan konsep tersebut akan menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia.

Menyikapi ancaman disintegrasi bangsa yang sungguh nyata saat ini maupun pada masa mendatang, para pejuang demokrasi di Indonesia mendapat peringatan serius dari Merphin Panjaitan, Seorang Penulis Buku dan Pemerhati Sejarah.

Suaraumat.com berkesempatan melakukan wawancara pria yang sudah menulis banyak buku tentang kisah perjuangan Soekarno dan para pendiri bangsa ini.

Apa yang mau Anda sampaikan kepada para pejuang demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan Khilafah yang semakin terang benderang? 

Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa pun ras suku, agama dan golongan saudara;
apa pun profesi saudara; apa pun pangkat dan jabatan saudara; dan di mana pun
saudara kini berada.

Saya Merphin Panjaitan
ingin mengajak saudara berdiskusi tentang Khilafah dunia, yang menurut
pengamatan saya sedang menancapkan kukunya di Indonesia.

Para pendukung khilafah secara terbuka mengajukan
proposal pendirian negara khilafah dunia, dimulai di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui. Ya hanya sedikit, tetapi saya harap ada artinya
bagi NKRI.

Apakah Khilafah
sudah mengkhianati perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa ini? Bagaimana
pendapat Anda?

Indonesia
dibangun atau berdiri salah satunya berdasarkan kontrak sosial para pendiri
bangsa. A
pabila kontrak sosial ini dilanggar, atau diganti atau tidak digunakan,
maka hal itu berarti Negara yang didirikan di atas kontrak sosial ini bubar atau
dibubarkan. Itulah sebabnya perubahan UUD 1945 yang telah berlangsung 4 kali,
Pembukaan UUD 1945 tidak diubah. Artinya kalau ada pihak-pihak yang akan
melanggar kontrak sosial ini, berarti pihak-pihak tersebut berniat atau
berencana membubarkan  NKRI.

Eksistensi
Khilafah dalam tubuh NKRI kian hari kian nyata, bukankah Khilafah ini politik
untuk merebut kekuasaan? Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada publik!

Ini pertarungan
politik kebangsaan Indonesai versus politik Khilafah.
Saya pikir kontrak
sosial rakyat Indonesia adalah Sumpah Pemuda, Naskah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia dan Pembukaan UUD 1945. Banyak pakar berpendapat Kontrak Sosial
Rakyat Indonesia hanya Pembukaan UUD 1945. Di atas kontrak sosial inilah
didirikan NKRI.

Kontrak sosial ini berarti NKRI adalah: Pertama, NKRI adalah
negara bangsa. Bangsa Indonesia memerdekakan diri dan kemudian mendirikan NKRI.
Dan karena NKRI negara bangsa, maka semua penduduk Indonesia bisa menjadi warga negara Indonesia dengan hak dan martabat
yang sama.

Kedua, NKRI adalah negara demokrasi. Dan negara demokrasi
menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Negara demokrasi
menjalankan pembaruan dalam batas kontrak sosialnya menurut UUD 1945. Negara demokrasi menyelenggarakan negara dengan
dialog, damai dan pemilihan umum.

Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak yang akan mendirikan negara khilafah, berarti mereka itu berniat
membubarkan NKRI dan direruntuhan NKRI ini mereka mendirikan negara khilafah. Itulah sebabnya wawancara itu saya beri topik
POLITIK KEBANGSAAN INDONESIA VS POLITIK KHILAFAH. Hal ini saya
maksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan pejuang nasionalis di Indonesia agar
tidak terkecoh oleh akal bulus mereka itu.

Pemilu 2024
tinggal dua tahun kurang lebih, bagaimana Anda menganalisis peluang dan sekaligus
pertarungan politik kedua paham tersebut, yaitu demokrasi dan khilafah?

Sekarang ini sedang terjadi pertarungan antara POLITIK
KEBANGSAAN INDONESIA dengan POLITIK KHILAFAH, jadi nggak usah
nunggu 2024
. Dan puncak pertarungan akan terjadi pada setiap Pilpres.
Dan pertarungan ini akan tetap menjadi pertarungan hidup mati terhadap
keberadaan NKRI, terhadap keberadaan bangsa Indonesia. Hingga suatu waktu nanti
peradaban Indonesia, yaitu Peradaban Gotong royong
telah mapan, seperti Peradaban Barat.

Para pejuang nasionalis patriot bangsa, baik di
dalam negara, dalam partai politik dan di tengah-tengah masyarakat tetap
waspada dan setia terhadap Kontrak Sosial Rakyat Indonesia. Kempat, Peradaban
Gotong royong dari waktu ke waktu
harus semakin berkembang dan kuat.

Apa yang harus
dilakukan para politisi beraliran nasionalis yang akan bertarung di 2024,
komentar Anda!

Para pencinta demokrasi dan keutuhan NKRI harus ekstra berjuang
memenangkan Pilpres 2024. Perpindahan
Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur harus sukses. Usahakan
Calon Presiden yang Nasionalis harus calon yang elektabilitasnya TINGGI. Calon
nasionalis sebaiknya hanya 1 orang. Kecuali kalau semua Calon Presiden
Nasionalis.

Selanjutnya saya tawarkan suatu gagasan untuk memperkuat
POLITIK KEBANGSAAN INDONESIA.  Pertama,
POLITIK KEBANGSAAN INDONESIA bisa tetap kuat dan semakin kuat kalau dalam
setiap Pilpres terpilih menjadi Presiden seorang NASIONALIS PATRIOT BANGSA.
Kedua, Presiden terpilih selalu berjuang memperkuat NKRI, baik terhadap pihak-pihak yang antiNKRI maupun
terhadap negara-negara maju.
NKRI harus semakin kuat di tanah air dan dalam pergaulan internasional.

Pak Merphin,
apakah para pengusung Khilafah ini juga yang menentang perpindahan Ibu Kota
Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, atau karena lagi-lagi ini politik yang
saling memanfaatkan untuk kepentingan besar, yakni kekuasaan, tanggapan Anda!

Sekarang ini perpindahan Ibu Kota Negara menjadi batu ujian
bagi soliditas Nasionalis Patriot Bangsa. Dan para pendukung POLITIK KHILAFAH akan bertarung habis-habisan
menggagalkan perpindahan tersebut. Karena sekarang ini, DKI Jakarta adalah IKN
yang dengan mudah mereka kepung, dengan mengerahkan jutaan orang neo NII dari
Jawa Barat. Dan hal itu tidak bisa mereka lakukan di IKN Nusantara di
Kalimantan Timur.

Pemilu 2019 lalu
sudah mencerminkan kelompok-kelompok yang memiliki agenda tersendiri, tapi
mereka menyamar dalam kontestasi pemilu? Benarkah suara Jokowi hanya unggul
tipis atas Prabowo?

Begini,
pada Pilpres 2014, Jokowi terpilih menjadi Presiden RI dengan perolehan suara
sbb. Dari suara Muslim Jokowi memperoleh 49 %. Dan dari suara non-Muslim Jokowi
memperoleh 85 %; dan sisanya untuk Prabowo. Pada Pilpres 2019 Jokowi terpilih
lagi; dengan perolehan suara sbb: Dari suara Muslim Jokowi memperoleh 49 %, dan
dari non-muslim 97 %, sisanya untuk Prabowo.

Berdasarkan data ini, bisa dimengerti kalau pendukung khilafah dunia sekarang
ini, dalam menghadapi Pilpres 2024 membuat strategi baru, yaitu meningkatkan
perolehan dari suara Muslim, katakanlah menjadi 53 atau 54 %; dan bersamaan
dengan itu memperoleh tambahan suara non-muslim, katakanlah menjadi 20 sd 30 %.
Untuk memperoleh tambahan suara ini, sekarang sedang terjadi politik pecah
belah plus uang receh.

Apa closing statement dari Anda untuk para pejuang demokrasi dan tentu saja anak-anak muda milenial saat ini?

Di Indonesia, gerakan yang menginginkan khilafah bisa dikatakan sebagai tanda kurangnya rasa syukur kepada Allah. Jika konsep khilafah lokal diterima dan Indonesia dijadikan khilafah, maka tentu tidak semua provinsi atau daerah di negeri ini akan mengikutinya. Hal ini dikarenakan luas wilayah Khilafah akan lebih kecil dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Selanjutnya, kalau terpilih pendukung khilafah jadi Presiden
RI. 
Secara bertahap NKRI digantikan
dengan negara khilafah dunia dengan kantor pusat di Indonesia, kemungkinan besar
di Jakarta. Dan namanya bukan lagi Republik Indonesia. 

Ingat NKRI bukan diubah,
tetapi diganti dengan negara yang baru sama sekali, yaitu suatu negara khilafah
dunia, untuk sementara ibu kota di Jakarta, dan setelah itu bisa saja pindah ke
luar Indonesia. Sistem pemerintahan segera diganti. Tidak ada demokrasi dan
tidak ada pemilihan umum. 

Para pejuang demokrasi harus lebih melek teknologi untuk menjangkau para milenial agar tidak terjebak dalam ide-ide atau pemikiran dengan paham khilafah.**

Pewawancara: Kun II Editor: Konrad Pedhu

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content