 |
| Ilustrasi – Ternak sapi terjangkit wabah PMK. [Foto: Antara Foto/Basri Marzuki] |
SUARAUMAT.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengunjungi salah satu RW di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Rabu, 8 Juni 2022. Diketahui warga RW tersebut mayoritas beternak sapi.
Di kawasan tersebut terdapat sekitar 400 ekor sapi yang diduga terjangkit penyakit kuku dan mulut (PMK). Gubernur Jawa Barat juga memberikan bantuan berupa obat-obatan, APD, dan disinfektan.
Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, 9 Juli 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan pengendalian lalu lintas ternak yang lebih ketat.
Demikian disampaikan Kang Emil sapaan akrab Gubernur Jabar saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Idul Adha 1443 Hijriah, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Rabu 8 Juni 2022.
Menurut orang nomor satu di Jabar itu, pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke Jabar harus diperhatikan karena dari 100 persen daerah Jabar sumber pakannya bukan dari Jabar.
Oleh karena itu, tugas Pemprov Jabar adalah membentengi di perbatasan dengan mengecek lalu lintas ternak, dan selalu berkoordinasi dengan pejabat otoritas veteriner.
Sedangkan lalu lintas ternak harus memenuhi persyaratan keluar masuk ternak seperti menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), serta rekomendasi pengeluaran atau pemasukan pada saat pengangkutan hewan atau produk hewan antarprovinsi, serta kabupaten/kota.
“Kondisi menjelang Idul Adha yang perlu menjadi perhatian, yakni untuk kategori hewan kurban wilayah Jawa Barat 100 persen sumber pakannya bukan dari Jawa Barat,” katanya.
Dengan demikian tugas Pemda Provinsi Jabar membentengi di perbatasan dengan pengecekan lalu lintas ternak yang melintasi Jawa Barat dengan melakukan pemeriksaan.
“Jadi Pemdaprov Jabar menahan potensi penyerbaran melalui perbatasan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat M Arifin Soedjayana mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota atau provinsi pengirim, kemudian saat hewan kurban tiba, pihak kabupaten /kota dan provinsi akan memantau perkembangan di tempat penjualan.
“Kabupaten/kota akan tetap melakukan monitoring, dan Provinsi menurunkan dokter hewan,” katanya.***
Editor: Konrad
About The Author
