February 25, 2024

Presiden ACT diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan penggelapan dana sumbangan masyarakat
Ibnu Khajar, Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. [Foto: Suaraumat.com/Mihardo Saputro]


Penulis:
Konradus Pedhu

JAKARTA, SUARAUMAT.com – Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Senin, (11/7). Hal tersebut dilakukannya untuk memenuhi pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penyelewengan dana sosial sumbangan masyarakat yang belakangan viral dan menjadi sorotan publik. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, Ibnu tiba sekitar pukul 12.35 WIB dengan mengenakan baju kemeja bergaris biru muda. Ia juga terlihat mengenakan topi hitam dan celana jeans biru tua.

Setibanya di lokasi, Ibnu tidak bicara soal kedatangannya. Ia langsung masuk menuju ruangan pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri. 

Secara terpisah Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) IV Dittipideksus Bareskrim Kombes Andri Sudarmaji juga membenarkan Ibnu sudah datang ke ruang pemeriksaan. 

“Baru datang,” ujar Andri singkat.

Sebelumnya, Ibnu Khajar dan eks Presiden ACT Ahyudin telah diperiksa pada Jumat (8/7/2022). Namun, pemeriksaan itu ternyata belum selesai sehingga dilanjutkan hari ini.

Dalam mengusut kasus ini, penyidik mendalami Pasal 372 jo 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Sebelumnya, polisi juga menduga ACT telah menggelapkan uang sumbangan sosial atau CSR untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air 2018.

Selain itu, ACT diduga memotong 10-20 persen dana sosial atau CSR yang dikelolanya untuk membayar gaji karyawan.

“Langsung dipangkas atau dipotong oleh pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebesar 10-20 persen (Rp 6.000.000.000 sampai Rp 12.000.000.000) untuk keperluan pembayaran gaji pengurus, dan seluruh karyawan,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, pada 9 Juli 2022.

(sum/kn) 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content