Meski Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Ketua KPU Depok Belum Ditahan, Jadi Komisioner KPUD Jawa Barat
Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. [Dok. Ist.]


DEPOK, SUARAUMAT.com –
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Pilkada Depok 2015, mantan ketua KPU Depok Titik Nurhayati belum ditahan. Namun saat ini Titik menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU hanya bisa diberhentikan jika sudah didakwa.

“Anggota KPU baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, itu akan diberhentikan sementara kalau statusnya sudah menjadi terdakwa. Terdakwa itu artinya dibacakan dakwaan di muka persidangan peradilan,” ujar Hasyim saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (27/07).

Selain itu, Hasyim mengatakan, pihaknya telah memgajukan permintaan agar Titik tidak ditahan, lantaran masih bertugas. Hal itu karena masih ada hak yang harus dihormati.

“Proses hukum juga kita hormati. Dan ada ketentuan di undang-undang tentang kapan status seseorang itu kemudian dapat perlakuan apa menurut undang-undang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Mohtar Arifin mengatakan, saat ini Titik masih menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, jaksa menilai kinerja dan pengetahuan Titik masih diperlukan di KPU Provinsi Jawa Barat.

“Terkait dengan penyerahan dan tersangka barang bukti pada hari ini, memang kami tidak melakukan penahanan, (karena) ada pertimbangan-pertimbangan,” kata Arifin, dalam keterangan tertulis, Senin (25/07).

“Tersangka masih sangat dibutuhkan tenaga dan pengetahuannya untuk KPU, terutama tersangka Titik ini merupakan anggota komisioner KPU Provinsi Jawa Barat,” ujar Arifin menambahkan.

Kejari Depok telah menerima berkas perkara beserta barang bukti pada Senin ini. Setelah itu berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Jawa Barat.

“Usai pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum, langkah selanjutnya adalah sesegera mungkin untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor di Bandung, biar kasus KPU Kota Depok ini cepat disidangkan,” ujar Arifin.

Dalam kasus ini Titik, diduga telah menyalahgunakan wewenang terkait penggunaan dana hibah untuk kegiatan kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

Kegiatan kampanye yang dimaksud terkait penyelenggaraan debat terbuka pasangan calon dan iklan media cetak serta media massa elektronik tahun anggaran 2015. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 817.309.092.

Arifin menyebutkan, Titik bersama saksi Fajri diduga telah bermufakat untuk melakukan kejahatan dengan modus mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung.

“Selanjutnya melakukan penyusunan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) dengan menyalin dari angka-angka yang sudah ada tanpa melakukan survei dan komunikasi kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar,” kata Arifin.

Titik dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999,” tambahnya.

(sum/kpn)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content