Juni 16, 2024

Mafia Tanah Merajalela di Cikupa Tangerang Seorang Warga Menuntut Keadilan Hak Kepemilikan Atas Tanahnya
Mafia Tanah Merajalela di Cikupa Tangerang Seorang Warga Menuntut Keadilan Hak Kepemilikan Atas Tanahnya. [Suaraumat.com/Istimewa]

SUARAUMAT.com – Seorang warga bernama lIAUW MAN LONG bersama Kuasa Hukumnya mendatangi Kantor Kementerian BPN/ATR RI, Senin (17/10).

Kedatangan tersebut bertujuan meminta dan mencari informasi atas surat yang sudah diajukan dan diterima oleh Kementrian BPN /ATR RI, mengingat surat tersebut sudah hampir 2 bulan lebih diserahkan dan diterima oleh pihak KEMENTERIAN BPN /ATR RI.

Setelah sampai di kantor Kementerian BPN/ATR RI, mereka langsung mendatangi bagian resepsionis/petugas dan mengikuti prosedur serta arahan dari resepsionis/petugas bagian pelayanan publik.

Mereka pun segera naik ke lantai 2 dan kemudian kelantai 3 untuk menemui petugas yang melayani pelayanan publik yaitu ROSSA.

Setelah sempat berbincang dan mendengar arahan dari petugas Kementerian BPN/ATR RI, ahli waris dan kuasa hukum” LIAUW MAN LONG” ini pun segera turun ke bawah.

Namun karena merasa tidak puas dengan pelayanan dan jawaban dari petugas tersebut, kuasa hukum dan juga ahli waris “LIAUW MAN LONG” mencoba menunggu dan berharap bisa bertemu langsung dengan Bapak Menteri BPN/ATR RI yaitu bapak” HADI TJAHJANTO”, namun karena belum ada janji mereka pun tidak bisa bertemu walau sudah menunggu lama dari siang sampai sore hari.

Akhirnya kuasa hukum dan ahli waris LIAUW MAN LONG pulang dengan rasa kecewa dan hanya bisa bertemu petugas pelayanan publik di lantai 3.

Seperti yang sudah kita ketahui dan dari pemberitaan media online sebelumnya bahwa ahli waris Liauw Man Long bersama kuasa hukumnya menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) RI, surat No. 050/S.P/K.H OM&Partner/VIII/2022 dengan dugaan mal administrasi yang dilakukan ATR BPN Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. 

Dalam surat tersebut tertulis bahwa adanya kesalahan dalam menerapkan peta persil 31B DII Girik C 253 atas nama Liauw Man Long yang terdaftar pada peta bidang ATR BPN Tigaraksa, namun di tanah tersebut telah berdiri beberapa surat Sertifikat Hak Milik (SHM).

Namun, pada saat diklarifikasi kebenaran tentang warkah dari sertifikat tersebut berdasarkan keterangan yang didapat kuasa hukum dan ahli waris baik dari Kecamatan Cikupa maupun Desa Cikupa tidak membenarkan warkah asal sertifikat tersebut. 

Justru sebaliknya pihak kecamatan Cikupa dan Desa Cikupa membenarkan bahwa tanah tersebut milik Liauw Man Long.

Di sisi lain, pada saat keluarga dan kuasa hukum Liuaw Man Long mengklarifikasi ke Desa Sukamulya pemecahan dari Desa Cikupa tidak menunjukan Girik/C desa asli dan terdapat kejanggalan di Girik/C Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa. 

Hal itu dikarenakan terdapat sobekan dan nomor Girik/C desa tidak beraturan. Itulah sebabnya kuasa hukum dan juga ahli waris LIAUW MAN LONG merasa adanya keterlibatan oknum mafia tanah dalam kasus tersebut.

Saat diwawancarai oleh rekan media kuasa hukum dan ahli waris mengatakan, kehadiran mereka di Kementerian BPN/ATR RI tersebut untuk meminta penjelasan dan respons atas surat yang sudah diajukan dan diterima oleh Kementerian BPN/ATR RI tersebut dan juga, ahli waris dan kuasa hukum menaruh harapan yang sangat besar yaitu akan mendapatkan keadilan tentang kepemilikan hak tanah seperti yang sudah disampaikan dalam surat yang dikirimkan ke Kementerian BPN/ATR RI.

Karena menurut kuasa hukum dan juga ahli waris, sejak Kementerian BPN/ATR RI dijabat oleh HADI TJAHJANTO sudah banyak sekali kasus besar yang melibatkan oknum mafia tanah yang berhasil diungkap, ditangakap, dan dipecahkan.

Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban dari kejahatan MAFIA TANAH yang ada di NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang kita cintai ini. 

Oleh sebab itu besar sekali harapan dari kuasa hukum dan juga ahli waris LIAUW MAN LONG bisa mendapatkan keadilan dan kepastian atas hak tanahnya dari oknum BPN TANGGERANG dan semua yang terlibat dalam kasus mafia tanah dan sengketa lahan tersebut.

“Ada apa dengan Desa Sukamulya?” tutur ahli waris dan kuasa Hukum. 

Sementara itu, Kuasa Hukum Oloan Marpaung & Partner meminta keterangan dari PPAT Kecamatan Cikupa tentang kejelasan tanah tersebut dan didapat info bahwa sertifikat yang timbul di tanah tersebut tidak berdasarkan warkah (rusak). ***

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content