February 23, 2024

 

SUARAUMAT.com – Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia yang
disingkat LKPASI sebagai wadah yang menghimpun Raja, Sultan, Ratu, pemangku
Adat Seluruh Indonesia dalam perjuangan dan perlindungan aset aset komunal
khususnya tanah Ulayat Kerajaan- Kesultanan & masyarakat hukum adat, dengan
Ketua Umum DYM Datuk Juanda. Selaku Ketua Dewan pendiri Guru Besar dari
Fakultas Hukum Univ.Hadanuddin, Makassar-Sulsel, DYM Prof.DR.Juajir Sumardi,
SH., MH.

LKPASI akan mengadakan Simposium dan Petisi Raja Sultan Datu
Penglingsir Kepala Suku Kepala Marga pemangku adat, Kepala Persekutuan
Masyarakat Hukum Adat dalam rangka ULTAH ke-3 LKPASI yang mengambil tema
“Legenda dan Realita Seputar Penyerahan Kedaulatan dan Aset Kerajaan
Kesultanan di awal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”, pada
tanggal 22-24 Februari 2023, di Hotel Grand Paragon Jakarta. Demikian
disampaikan via Watshap oleh Sekretaris Umum LKPASI, DYM.Puan Putri Reno Adat
Negeri DR.Ruliah, SH., MH, yang berprofesi sebagai peneliti dan Dosen Hukum
Adat Fakultas Hukum Univ.Halu Oleo KENDARI-SULTRA.

Puan putri DR Ruliah menambahkan bahwa kegiatan ini sebagai
tindak lanjut dari Pidato Presiden RI DYM Joko Widodo, yang pada tahun 2018 di
hadapan para Raja, Sultan yang salah satu point menyatakan hak – hak Raja
Sultan dan Pemangku Adat terkait pengelolaan tanah Ulayatnya akan diacomodir
oleh pemerintah, dengan syarat disiapkan datanya. Lalu PP Nomor 224 Tahun 1961
menentukan bahwa tanah swapraja diambil alih peruntukannya dibagi 3 yaitu
kepada: (1) pemerintah, (2) masyarakat eks pemilik (3) tanah swapraja yang
diambil alih kepemilikannya untuk pemerintah dan masyarakat diberikan ganti
rugi kepada pemiliknya. Kemudian PP 18 Tahun 2021 membuka ruang tanah swapraja
dikembalikan kepada penerus swapraja dengan syarat dikelolah sendiri. Inilah
yang menjadi Dasar Hukum perjuangan LKPASI selama tiga tahun sejak kelahirannya
nya di tanggal 23 Februari 2020.

Simposium dan petisi juga sebagai tindak lanjut deklarasi
dan maklumat bulan Mei tahun 2022 yl dan telah diterima pihak KSP yg diwakili
oleh Ahli utama Staf Presiden DYM DR Ali Mochtar Ngabalin, MA., yang sampai
saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Raden Hamzaiya Pegiat Sejarah Cirebon sangat mengapresiasi
akan terselenggaranya acara tersebut, maksud dan tujuan daripada rangkaian
kegiatan tersebut sangat-lah baik ujarnya.

Dalam hal ini, kita bersama sama mengetahui akan peran
Raja-Sultan dan Nusantara dalam merebut sebuah kemerdekaan, sudah jelas kita
ikut andil dalam hal tersebut ujarnya.

Maklumat proklamasi kemerdekaan dengan rangkaian pemindahan
kekuasaan dll bukan hanya upaya merebut kekuasaan kemerdekaan dari Jepang
ataupun Belanda ke Indonesia saja, melainkan hal itu bermakna luas dimana
pemindahan kekuasaan dimaksud juga ada kaitannya pemindahan kekuasaan para
Raja-Sultan kepada Republik Indonesia. Tutup nya. (KHD)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content