Menteri Keuangan Sri Mulyani bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI-P dan juga Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri pada hari pertama Lebaran tahun 2024. /Foto: Istimewa
Jakarta, SUARAUMAT.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa kunjungannya ke kediaman Presiden Kelima RI dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada hari pertama Lebaran, Rabu 10 April 2024, tidak memiliki tujuan khusus.
Selain Sri Mulyani, beberapa menteri dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu ini.
Para menteri tersebut antara lain adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Sri Mulyani mengatakan bahwa kunjungannya ke kediaman Megawati adalah semata-mata untuk bersilaturahmi dalam rangka perayaan Lebaran.
Diketahui, kunjungan ini terjadi setelah Sri Mulyani menghadiri acara open house yang diselenggarakan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu pagi.
“Silaturahmi, silaturahmi Lebaran bersama Bu Mega,” kata Sri Mulyani saat ditemui awak media usai bersilaturahmi dengan Megawati.
Selanjutnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Megawati tidak memberikan pesan khusus kepada dirinya.
“Enggak, pokoknya berlebaran saja,” ujarnya seraya berjalan menuju mobilnya.
Untuk informasi tambahan, Sri Mulyani sebelumnya memberikan kesaksian dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sri Mulyani dihadirkan bersama tiga menteri Jokowi lainnya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam tulisannya yang dimuat di Harian Kompas, Megawati juga menyinggung tentang “Dewi Keadilan” terkait MK, menyatakan bahwa sikap kenegarawanan hakim Konstitusi dalam memutus perkara sengketa Pilpres sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Apakah keadilan substantif dapat benar-benar ditegakkan, atau sebaliknya semakin terseret ke dalam pusaran tarik menarik kepentingan kekuasaan politik?” tanya Megawati dalam tulisannya yang dimuat di Harian Kompas pada 8 April 2024.***
About The Author
