Belum reda kasus pembubaran ibadah doa Rosario di Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, terjadi lagi aksi serupa di perumahan Cerme Indah, Gresik, Jawa Timur. Insiden penolakan rumah tinggal dimanfaatkan menjadi tempat ibadah di Gresik dilakukan oleh 2 orang warga pada Rabu 9 Mei 2024.

PNIB gelar Ngaji Pancasila di Kota Bekasi, Jawa Barat, minta pemerintah cabut SKB 3 menteri. /Foto: PNIB/Suaraumat.com

Bekasi, 11 Mei 2024, SUARAUMAT.com – Organisasi Kemasyarakatan Kebangsaan Lintas Agama, Suku dan Budaya, PNIB; Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu kembali mengadakan sarasehan Ngaji Pancasila.

Kali ini diadakan di kawasan Wisma Asri Kota Bekasi, Jawa Barat. Acara Ngaji Pancasila yang selama ini diadakan oleh PNIB di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta kini menjalar di Jawa Barat, Jakarta dan daerah lainya.

Adapun Ngaji Pancasila ini terlaksana guna mensosialisakan nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan Indonesia, Kesetaraan dalam Kebhinekaan tanpa memandang apa pun agamanya.

Persekusi Doa Rosario

Belum reda kasus pembubaran ibadah doa Rosario di Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, terjadi lagi aksi serupa di perumahan Cerme Indah, Gresik, Jawa Timur. Insiden penolakan rumah tinggal dimanfaatkan menjadi tempat ibadah di Gresik dilakukan oleh 2 orang warga pada Rabu 9 Mei 2024.

Sepasangan suami istri memprotes dan menghentikan kegiatan ibadah tersebut karena menganggap rumah pribadi dilarang dijadikan tempat ibadah. Keduanya berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian terkait izin ibadah dan pendirian rumah ibadah.

Dalam kegiatan Sarasehan Ngaji Pancasila di Kota Bekasi, PNIB melalui Gus Wal selaku Ketua Umum menyampaikan tanggapannya terkait sikap warga yang sewenang-wenang tersebut.

Santer terdengar kabar, diduga pelaku merupakan ASN. Sungguh sangat disayangkan menurut Gus Wal.

Lebih jauh Gus Wal menyebutkan, seharusnya menjadi perhatian serius bagi Kementerian Dalam Negeri dan Institusi lain agar sesegera mungkin bersih-bersih ASN di semua Kementerian, Institusi Lembaga Negara, BUMN, BUMD dengan menerapkan Moderasi Beragama bagi pekerja yang digaji oleh Negara menggunakan uang yang bersumber dari rakyat.

Salah paham membaca SKB 2 Menteri

Gus Wal menyebut adanya kesalahpahaman warga membaca SKB 2 Menteri terkait izin tempat ibadah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.

“Proses izin rumah ibadah non muslim dipersulit sementara para pemeluk agama butuh tempat berdoa setiap waktu. Mereka akhirnya memanfaatkan rumah tinggal untuk beribadah sementara dan aparat pasti mengetahui dan memantaunya sepanjang tidak mengganggu lingkungan,” ujar Gus Wal.

“Warga yang protes dengan cara membubarkan langsung juga tidak dibenarkan karena beresiko terjadinya kericuhan” kata Gus Wal lagi.

Gus Wal juga mengkritik pelaksanaan SKB 2 menteri yang justru pada kenyataannya memicu kesalahpahaman di masyarakat. PNIB meminta pemerintah meninjau ulang aturan yang tertulis dalam SKB tersebut.

“Kalau efek dari SKB itu berpotensi memecah belah masyarakat, sebaiknya dicabut saja. Melarang tidak, mengizinkan juga tidak pada akhirnya membingungkan masyarakat.” ujarnya.

Di sisi lain terang Gus Wal, “sosialisasi SKB tersebut sangat minim, jangankan mengedukasi terkadang masyarakat tahu dari mulut ke mulut yang akhirnya bias.”

“Agar tak terjadi terus menerus dan berulang ulang masalah kegiatan berdoa dan beribadah. Dan jangan sampai polemik rumah ibadah dan rumah doa ini pemerintah abai hingga mengancam kerukunan antarumat beragama. Jangan sampai terjadi perang saudara seperti di Suriah dan Afghanistan” lanjut Gus Wal dengan nada prihatin.

Lebih lanjut Gus Wal dan PNIB juga mendorong ketegasan pemerintah untuk menindak oknum masyarakat yang bertindak arogan. Saling menghargai dan menghormati menjadi kunci kehidupan masyarakat tanpa mengganggu keyakinan hidup berbeda Agama.

“Kalau memang terbukti bermasalah dengan warga sekitarnya harusnya sejak dulu ada masalah, ini bukan karena ada masalah kerukunan antarumat beragama namun ada pihak yang sengaja menyiram bensin,” kata dia.

“Selama ini warga masyarakat juga hidup rukun berdampingan saling hormat menghormati antar sesama umat beragama.”

Negara tak boleh kalah, aparat penegak hukum wajib memediasi menindak tegas pelaku intoleransi yang merusak kerukunan antar umat beragama dan merusak persaudaraan serta persatuan Indonesia juga mengancam keselamatan dan keamanan rakyat dan bangsa Indonesia.”

“Sudah saatnya jika pemerintah memang ingin melindungi semua umat beragama menjalankan ibadahnya maka selayaknya pemerintah mencabut kebijakan SKB 2 menteri ataupun SKB 3 Menteri yang sangat merugikan agama tertentu. Saatnya wujudkan Indonesia Tanpa Koma, Indonesia Yang Setara” jelas Gus Wal.

PNIB konsisten dengan garis perjuangannya

PNIB selama ini konsisten mendukung upaya pemberantasan aksi intoleransi. Namun jika insiden demi insiden itu terus terjadi, maka ada yang harus dievaluasi.

Gus Wal juga mengusulkan peniadaan penggunaan istilah mayoritas dan minoritas dalam membandingkan jumlah penganut agama, karena penggunaan kalimat mayoritas dan minoritas itu tidak tepat, dan merupakan sebuah bentuk sikap intoleransi dan rasial.

“Mari kita refleksi bahwasannya Indonesia ini merupakan negara berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan agama tertentu,” beber Gus Wal.

“PNIB dukung penuh Densus 88, BNPT, Polri dan TNI untuk menindak tegas Wahabi Khilafah yang melahirkan bibit-bibit Intoleransi, separatisme, radikalisme dan terorisme,” kata dia.

“Ingat, sudah banyak contoh negara yang hancur bukan karena terjadi serangan dari negara lain. Tetapi warganya saling bertikai diadu domba dengan isu-isu agama dan fanatisme yang membabi-buta. Jangan sampai itu semua terjadi di Indonesia, saatnya Indonesia Setara, Indonesia Tanpa Koma,” pungkas Gus Wal.***

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content