Prabowo Subianto Presiden terpilih. /TL Youtube PAN
Jakarta, SUARAUMAT.com – Prabowo Subianto yang baru saja terpilih sebagai Presiden, dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mentolerir gangguan dari pihak-pihak yang enggan bekerja sama dalam pemerintahannya yang akan datang.
Pernyataan ini diutarakan oleh Prabowo saat menghadiri acara bimbingan teknis dan rapat koordinasi nasional pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Acara tersebut berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Kamis, 9 Mei 2024 petang.
“Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik,” ujar Prabowo.
“Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Prabowo mengatakan bahwa pihaknya ingin mengamankan kekayaan Indonesia.
“Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Menteri Pertahanan RI itu tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Dia juga menekankan rakyat Indonesia tidak boleh tidak bisa makan.
Penjelasan Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan maksud pernyataan Prabowo tersebut.
Menurut Habiburokhman, pernyataan semacam itu sering keluar dari Prabowo sejak dulu, baik itu di acara internal Gerindra maupun kampanye.
“Itu adalah pernyataan yang normatif dan sering sekali disampaikan pak Prabowo sejak dahulu,” kata Habiburokhman dalam program Sapa Indonesia Petang di Kompas TV, Jumat 10 Mei 2024.
Habiburokhman mengatakan, esensi dari pesan Prabowo adalah keinginan untuk mewujudkan politik kebersamaan dan inklusifitas, dengan tujuan agar semua kalangan elit dapat bersatu dan bersinergi demi kemajuan serta kesejahteraan rakyat.
“Bersatu itu belum tentu dalam satu pemerintahan, dalam satu kabinet, bisa di luar pemerintahan maupun di dalam. Tetapi, semangatnya sama-sama ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kalau ada yang di luar itu maka jangan mengganggu,” ujar Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, pernyataan Prabowo itu tidak perlu diperdebatkan hingga dipertanyakan peruntukannya.
Habiburokhman juga meminta kepada semua pihak untuk tidak segera mengarahkan pernyataan Prabowo tersebut kepada mereka yang tidak bersedia bekerja sama dalam pemerintahan di masa mendatang.
“Apalagi mengartikannya, mencocok-cocokkan, ‘oh ini ada partai yang sulit komunikasi’, dianggap begitu, lalu dianggap bahwa tujuannya ke sana, enggak sama sekali,” kata Habiburokhman.
“Jangan ada yang mengganggu, kuncinya itu harapannya Pak Prabowo itu kita semua bisa bersatu. Bersatu itu bisa di dalam pemerintahan, bisa di luar pemerintahan tetapi sama-sama orientasinya untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, pernyataan Prabowo tersebut menandakan bahwa Prabowo merupakan pejuang sejati.
“Sudah terang benderang kok pernyataannya. Enggak perlu dijelaskan lagi kan, dan Pak Prabowo itu pejuang sejati. Seorang Demokrat,” ucap Zulhas usai acara bimtek pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2024.
Kontrol tetap diperlukan
Mantan calon presiden 2024 Ganjar Pranowo meyakini pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran kelak, justru akan membantu pemerintahan menjadi lebih baik.
Ganjar yang sudah menyatakan sebagai oposisi Prabowo-Gibran usai kalah pilpres ini meyakini, tak ada niatan bagi pihak di luar untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
“Yang di luar jangan-jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya,” kata Ganjar ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 10 Mei 2024.
Pihak-pihak eksternal atau yang tidak terlibat dalam pemerintahan dapat menjadi penyeimbang yang membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Ini termasuk partai politik dan kelompok masyarakat sipil yang disebutkan oleh Ganjar.
“Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis,” jelasnya.
Maka dari tiu, Ganjar, mantan Gubernur Jawa Tengah, menekankan pentingnya mempertahankan ruang bagi pihak-pihak penyeimbang dalam pemerintahan.
Mardani Ali Sera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan bahwa pernyataan Prabowo tidak salah. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo di masa mendatang tetap harus dilakukan.
“Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib,” kata Mardani Ali Sera dikutip dari Kompas TV, Sabtu 11 Mei 2024.
Mardani juga mengatakan, PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), selalu menjadi oposisi pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kritik kepada pemerintah.
“PKS selama ini oposisi tapi kritis dan konstruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani.
Tanda ada oposisi?
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa pernyataan Prabowo adalah berkah terselubung.
Menurut Burhanuddin, bisa berarti ada satu atau dua partai politik (parpol) yang tetap konsisten berada di luar pemerintahan mendatang.
“Menariknya di sini ada blessing in disguise dari pernyataan Pak Prabowo.
Artinya, kalau kita menafsirkan dari pernyataan Pak Prabowo, ada potensi satu-dua partai setia pada jalur oposisi,” kata Burhanuddin dalam program Sapa Indonesia Petang di Kompas TV, Jumat.
Burhanuddin melanjutkan bahwa tanda itu merupakan kabar baik. Sebab, keberadaan oposisi bakal berdampak baik pula untuk demokrasi di Tanah Air. Adanya oposisi, lanjut dia, bisa menjadi penyeimbang kekuasaan.
“Ini suatu kabar yang baik karena bagaimanapun kan kita melihat dalam beberapa minggu terakhir ada upaya yang sangat sistematik untuk menarik kekuatan di luar masuk dalam kekuasaan. Ini positif buat demokrasi kita,” ujar Burhanuddin.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyambut baik apabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo.
“Jadi kita menyambut positif PDI-P kalau setia dalam jalur oposisi karena itu bagian dari mandat konstitusi. Bukan untuk demokrasi saja tapi juga untuk memberikan kritik yang konstruktif buat kekuasaan,” kata Burhanuddin.*** (Kompas.com)
About The Author
