Jakarta, SUARUAMAT.com – Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar setelah mengemban jabatan tersebut sejak tahun 2017. Langkah ini mengejutkan banyak pihak di tengah persiapan partai menghadapi pilkada serentak 2024.
Salah satunya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan keprihatinannya atas mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Pernyataan Megawati terkait hal ini disampaikan oleh Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP, saat menjawab pertanyaan wartawan setelah konferensi pers Soekarno Run 2024 di Jakarta, pada Minggu (11/8/2024).
Hasto mengatakan bahwa situasi politik terkini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kekokohan dan persatuan kolektif. Menurutnya, kekuatan kolektif ini akan membuat kita kuat dalam menghadapi segala tekanan, termasuk intervensi apa pun, bahkan yang menggunakan instrumen hukum.
“Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” kata Hasto mengulangi pernyataan Megawati.
Hasto sendiri mengaku terkejut ketika mendengar kabar pengunduran diri Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Ia segera dipanggil untuk melaporkan hal tersebut kepada Megawati Soekarnoputri.
Hasto juga memiliki banyak pengalaman berinteraksi secara politik dengan Airlangga, dia pun memuji sosok Airlangga sebagai seorang komunikator yang baik.
“Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional. Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” jelas Hasto.
Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika politik nasional seperti ini, pihaknya akan bersikap hati-hati.
“Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan dan aspek kedaulatan partai,” ungkap Hasto.
Ia juga mengingatkan kembali tentang pengalaman PDIP pada masa Orde Baru, di mana berbagai intervensi kekuasaan dilakukan dengan tujuan mengerdilkan demokrasi dan menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.
“Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita,” ujar Hasto.
Meski demikian, politisi asal Yogyakarta itu menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.
“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” pungkasnya.***