![Hashim Djojohadikusumo, pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, mengindikasikan rencana pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) semakin dekat. Hal ini disampaikan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). Hashim mengungkapkan bahwa Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan III, diproyeksikan menjadi Menteri Penerimaan Negara.](https://suaraumat.com/wp-content/uploads/2024/12/Hashim-Djojohadikusumo-1.jpg)
Hashim Djojohadikusumo. (Suaraumat.com/Istimewa)
SUARAUMAT.com, Jakarta – Hashim Djojohadikusumo, pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, mengindikasikan rencana pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) semakin dekat. Hal ini disampaikan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Hashim mengungkapkan bahwa Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan III, diproyeksikan menjadi Menteri Penerimaan Negara.
“Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ujar Hashim.
Kementerian Penerimaan Negara ini diharapkan akan mengelola berbagai aspek penerimaan negara, seperti pajak, cukai, hingga royalti dari sektor pertambangan dan sumber daya lainnya.
“So, ini [Kementerian Penerimaan Negara] untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” jelasnya.
Wacana yang Telah Lama Mengemuka
Wacana pembentukan lembaga ini sejatinya telah muncul sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Meski belum terealisasi, langkah strategis telah diambil, salah satunya adalah menempatkan Kementerian Keuangan di bawah kendali langsung presiden, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024.
Selain itu, jumlah wakil menteri keuangan ditambah menjadi tiga orang: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
Pro dan KontraÂ
Sebelumnya, Menteri Keuangan era Joko Widodo, Sri Mulyani, sempat menolak pemisahan fungsi penerimaan negara, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, dari Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menilai pengelolaan penerimaan tidak dapat dipisahkan dari manajemen fiskal secara keseluruhan.
Di sisi lain, tim internal Prabowo telah melakukan uji kelayakan terhadap sejumlah nama calon pimpinan lembaga baru ini. Beberapa nama yang disebut-sebut adalah mantan Dirjen Bea dan Cukai Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Anggito Abimanyu.
Presentasi program dari para kandidat dilaporkan dilakukan di hadapan Dewan Penasihat Presiden terpilih, termasuk Hashim Djojohadikusumo dan Burhanudin Abdullah.
Meski demikian, para kandidat dan pihak terkait masih enggan memberikan konfirmasi pasti mengenai hasil seleksi.
“No comment, belum pasti,” ujar Bambang Brodjonegoro ketika dihubungi.
Pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara di bawah pemerintahan baru. Namun, realisasinya masih menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.*